Inspektorat Kabupaten Katingan
Hari Jum’at tanggal, 13 Juni 2024 Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Exit Metting atas pemeriksaan LKPD tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Katingan, Tim diterima langsung oleh Bupati Katingan Saiful beserta dengan Jajarannya
Ketua Tim BPK-RI Etyauly ardiasari melakukan Entry Metting Pemeriksaan Terinci atas LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan diterima Oleh Pemerintah Kabupaten Katingan diwakili oleh Pj. Sekda Drs. Deddy Ferrs, M.Si, CGCAE berserta dengan jajarannya Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2024 sesuai Surat Tugas No. 112/ST/XIX.PAL/05/2025 tanggal 20 Mei 2025, Tim akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 25 hari. Pemeriksaan tersebut akan dimulai tanggal 22 Mei 2025 dan akan berakhir tanggal 15 Juni 2025.
Rabu tanggal, 21 Mei 2025, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah Tahun 2025. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Melaksanakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan selama 10 (sepuluh) hari, Adapun fokus pengawasan meliputi pembinaan dan pengawasan umum terhadap arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Pembinaan Pengawasan Teknis Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Tim Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah III Tegyuh Dayanto, SE beserta Tim sebanyak 3 Tim masing-masing fokus pengawasan dan diterima oleh Pj. Sekretrais Dearah Kabupaten Katingan melalui Drs. Deddy Ferras, M.Si.CGCAE beserta jajarannya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melalui Wakil Bupati Katingan Firdaus beserta Jajarannya pada hari Jum’at tanggal, 16 Mei 2025 telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dalam hal penyerahan LKPD 2024, Wakil Bupati Katingan bersama dengan jajarannya yang dihadiri Pj. Sekda, Kepala BKAD dan beserta Inspektorat Katingan menyampaikan Penyerahan LKPD 2024. Terkait keterlambatan Wakil Bupati menyampaikan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, keterlambatan penyerahan karena terkendala teknis penggunaan Aplikasi Pelaporan Keuangan SIPD, sehingga penyusunan LKPD menjadi terlambat, serta proses Reviu APIP atas LKPD 2024 baru selesai.
Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan usaha tidak sehat;b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.