Strategi dan Kebijakan

Strategi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Katingan, dilaksanakan dengan program-program sebagai berikut:

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran
  2. Program peningkatan disiplin aparatur
  3. Program fasilitas pindah/purna tugas pegawai
  4. Program peningkatan kesejahteraan aparatur
  5. Program pengembangan sarana dan prasarana aparatur
  6. Program penguatan kemitraan antar lembaga
  7. Program peningkatan kapabilitas
  8. Program pengembangan sistem pemerintahan dalam perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan.
  9. Program penguatan lembaga dan hukum adat sebagai sumber kearifan lokal. Sedangkan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan adalah dengan meningkatkan kapabilitas.

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR  57  TAHUN 2016

TENTANG

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT  HASIL PEMERIKSAAN  APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI 

SIM TLHP (Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mempermudah pemantauan penyelesaian TLHP. Aplikasi ini memungkinkan seluruh elemen pemerintahan, baik Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat serta SKPD itu sendiri untuk memantau perkembangan penyelesaian TLHP.

Selain itu, aplikasi ini dapat membantu Inspektorat untuk mendokumentasikan seluruh bukti secara digital. Dengan begitu akan mengurangi kemungkinan kehilangan dokumen, dan membantu pengelolaan fisik bukti dokumen.

Aplikasi ini juga membantu inspektorat dan SKPD dalam mengumpulkan bukti, apabila terdapat kendala jarak dan waktu, Inspektorat dapat meminta SKPD untuk mengumpulkan scan bukti  terlebih dahulu, sebelum memberikan bukti fisik asli.

Proses bisnis pemantauan TLHP pada awalnya dikerjakan secara manual, yaitu Inspektorat meminta SKPD bersangkutan untuk menyelesaikan TLHP beserta buktinya. Lalu penyelesaian tersebut diinput kedalam sebuah register berupa file Microsoft Excel, buktinya disusun kemudian diletakkan ke dalam gudang arsip.

Ada beberapa kendala dalam menjalankan proses bisnis tersebut, antara lain:

  1. Inspektorat kesulitan dalam meminta penyelesaian, terkadang SKPD tidak mengetahui bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan suatu temuan, karena terjadi mutasi pegawai.
  2. Kesulitan dalam mencari bukti-bukti lama di gudang arsip.
  3. Kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan di file Microsoft Excel.

Sebagian proses bisnis tersebut dapat diakomodir dengan penggunaan aplikasi SIM TLHP ini, baik dalam proses monitoring oleh seluruh pemangku kepentingan, proses pendokumentasian bukti-bukti maupun pencatatan dan perhitungan TLHP.