Sosialisasi Anti Korupsi
25/10/2019

Dalam rangka sosialisasi pengawasan anti korupsi, Inspektorat Kabupaten Katingan akan membagi striker "anti korupsi" pada seluruh kendaraan plat merah, kaca kantor seluruh SKPD, UPTD, dan kantor Desa di Katingan.

kami membuka kreativitas seluruh PNS di lingkungan Kabupaten Katingan untuk memberikan kreativitas dan ide untuk dituangkan dalam stiker sosialisasi pengawasan. kirimkan kreativitas anda melalui inspektorat@katingankab.go.id atau lewat  telepon (0536) 4043576 atau  datang langsung ke sekretariat di Kantor Inspektorat Jl. MT. Haryono No. 1 Kasongan.

Kami Tunggu ide-ide kreativ anda

by. admin

 

Selengkapnya...

PENGADUAN
25/10/2017

PENGUMUMAN...

Bagi masyarakat Katingan yang menemukan kejadian kecurangan, ketidakbenaran, penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara dalam mengelola Keuangan Negara/Daerah, silakan mengisi formulir Pengaduan dengan cara klik "KONTAK" di tampilan menu web ini, atau kunjungi Kantor Inspektorat Kabupaten Katingan di Jl. MT Haryono No. 1 Kasongan, Kabupaten Katingan.

 

by, admin

Selengkapnya...

Edaran KPK terkait Pengendalian Gratifikasi Momen Hari Raya Idul Fitri
25/05/2020

Selengkapnya...

TIM MONEV KPK KUNJUNGI KABUPATEN KATINGAN TERKAIT PROGRES RENCANA AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
16/11/2019

           Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk mencapai rencana aksi atas 8 (delapan) area intervensi yang sudah ditetapkan bersama, dan juga menerapkan segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk pembangunan sistem-sistem aplikasi pencegahan korupsi lainnya seperti Sistem Perencanan, Penganggaran, Pengelolaan Aset, Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, manajemen ASN dan Tata Kelola Keuangan Desa  sebagaimana yang diharapkan KPK agar bisa segera direalisasikan pada tahun 2019 ini. Saya meminta setiap rencana aksi agar ditindaklanjuti serius oleh kita semua, sehingga didalam pelaksanaan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan program kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berpotensi dari penyalahgunaan baik dari kebijakan maupu...

Selengkapnya...

SE KPK No 8 Thn 2020 ttg Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dlm Penanganan COVID-19
07/04/2020

Selengkapnya...